SEKDA MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Daerah Kota Manado, Ir. MHF Sendoh mengikuti rapat koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Grand Kawanua Convention Center, Jumat (20/9/2013) sore. Rakor tersebut dalam rangka analisis implikassi pencapain opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) yang diperoleh Pemprov Sulut, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Dalam kegiatan itu Kota Manado mendapat pujian dari tiga pimpinan rakor yaitu, Gubernur Sulawesi Utara Dr.Sinyo Harry Sarundajang, dan Pimpinan BPK RI Dr.Rizal Djali, Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Utara yang baru Drs. Andi Kangkung Lolongau M.M,Ak mengatakan bahwa Manado adalah salah satu kota di Sulawesi Utara yang nyaris mendapat WTP dan itu merupakan satu loncatan yang baik, dan selayaknya ditiru oleh daerah-daerah lain di Sulawesi Utara . Sekda mengatakan bahwa ini adalah komitmen dari  kepemimpinan Walikota Manado, Dr. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH. M.Si. DEA, dan Wakil Walikota Manado, Harley A. B. Mangindaan, SE. MSM. "opini WDP Manado dan nyaris WTP menunjukan komitmen Walikota dan Wakil Walikota serta jajaran ada satu sinergitas, dimana fungsi dan kontrol dapat dilaksanakan dengan baik antara pimpinan serta jajarannya" ujar Sekda. Dalam kesempatan itu sekda berdialog bersama Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Prof.Akmal Taher. Dalam dialog tersebut sekda menginformasikan kepada Prof.Akmal Taher, sekiranya dalam program JKSN tahun depan yang akan dimulai oleh BPJS agar daftar harga obat untuk kota Manado segera turun. Mengingat banyak sekali kasus-kasus yang ditemui dilapangan ada beberapa obat yang tidak masuk dalam daftar, sehingga warga harus membayar dan  juga dengan kelayakan alat-alat kesehatan di rumah sakit. "Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) merupakan jaminan yang akan diselenggarakan BPJS tahun depan agar kota Manado  DPHOnya diperluas/diperbanyak jenisnya, karena ada beberapa obat tertentu yang tidak termasuk dalam DPHO dan juga ada beberapa Alkes di rumah sakit yang sudah tidak layak pakai sehingga harus menyewa. dan ini membuat masyarakat beranggapan bahwa program kesehatan yang diselenggarakan tidak gratis" terang Sekda. Dan ketika berdiskusi dengan Dirjen Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  Prof.Dr.Ir. Achmad Jazidie,M.Eng, Sekda mengharapkan kedepanya ada sinkronisasi data antara pusat dan daerah sehingga tidak terjadinya kerancuan data, seperti salah satunya sertifikasi guru. Mengingat  penyerapan anggaran pendidikan dan kesehatan dilapangan yang kadag menjadi pemicu munculnya masalah. Dalam rakor ini Sekda pun berharap terciptanya komunikasi yang baik antara Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pendidikan dan juga kedepannya pemerintah kota manado akan lebih giat lagi dalam  kebijakan dan implementasi pengelolaan anggaran daerah sehingga mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI. Dalam rakor yang dihadiri Kepala Daerah serta ketua DPRD se-Sulut, SKPD Prov Sulut, Direktur RSUD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Se-Prov Sulut, Inspektorat serta para Camat dan Lurah. Kepala-Kepala Sekolah juga guru.