Kamis 12 September 2013, Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
yang dilangsungkan di New Kuta Hotel secara resmi dibuka oleh Ketua APKASI, Ir. H. Isran Noor, M.Si. Pelaksanaan Rakornas
ini adalah untuk pertama kalinya digelar. Rakornas mengangkat tema
"Gerak Cepat Pembangunan Infrastuktur Dalam Rangka Penanggulangan
Kemiskinan". Sesuai dengan tema yang diangkat, Rakornas ini sendiri
memfokuskan soal penanggulangan dan penuntasan kemiskinan di seluruh
Indonesia dengan landasan otonomi daerah. Dalam sambutannya, Ketua APKASI mengatakan, "Mudah- mudahan kegiatan
seperti ini akan membawa manfaat dan berguna bagi kepentingan untuk
mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Namun ada prinsip yang
stategis, sehingga pembangunan itu tidak berjalan lancar dan akan
terhambat. Salah satunya masalah infrastuktur dalam rangka penuntaskan
kemiskin," ujar Ketua APKASI Isran Noor. Walikota Manado, Dr. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH. M.Si. DEA, dalam kapasitasnya sebagai
Ketua APEKSI mengatakan, kehadirannya dalam rakor
tersebut merupakan wujud dari adanya komitmen yang kuat dari seluruh
peserta APKASI dan APEKSI untuk membangun sinergitas, baik antara
pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat, guna meningkatkan
kapasitas pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
"Tentunya kita sadari bersama bahwa pemerintah daerah di era otonomi
saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan pembangunan
guna mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Juga otonomi daerah
pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama yaitu tujuan demokrasi dan
tujuan kesejahteraan. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan bahwa
pemerintah daerah harus mampu membangun kemandirian dalam mengelola
potensi yg dimiliki daerahnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat. Salah satu syarat agar daerah mampu mengelola potensi yang
dimiliki adalah kehadiran infrastuktur yang memadai," tutur Walikota
Manado ini. Lebih Lanjut Walikota mengatakan, infrastuktur adalah dasar yang harus dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat seperti diantaranya rumah
layak huni, air bersih, sekolah, sarana kesehatan, dan sarana sanitasi
dasar. "Kedua adalah infrastuktur penggerak ekonomi daerah dan
infrastuktur penunjang lainnya seperti jalan, jembatan, pelabuhan,
pembangkit listrik dan sebagainya. Ketersediaan infrastuktur yang
memadai secara langsung akan memungkinkan dan memampukan masyarakat
untuk mengelola potensi daerah secara optimal. Dan tambah Walikota,
ketersediaan infrastuktur juga akan menjadi magnet yang dapat menarik
investor untuk menanamkan modal di daerah. "Ketersediaan sistem
infrastuktur yang baik akan meningkatkan geliat perekonomian daerah, dan
pada gilirannya akan dapat mengangkat bukan saja derajat kesejahteraan
tetapi juga daya saing masyarakat," ujar Walikota visoner ini. Disisi lain, dalam
penilaian daya saing Global, untuk tahun ini peringkat daya saing
Indonesia menunjukan kenaikan yang signifikan dari peringkat 50 pada
tahun lalu, tahun ini melonjak ke peringkat 38 dari 148 negara yang
dinilai. "Salah satu pilar yang memberikan lonjakan peringkat Indonesia
adalah pilar infrastuktur," tandas Walikota.Meski demikian, lanjutnya, "tidak
hanya melihat nilai dan peringkat. Perlu untuk memastikan bagaimana
kemajuan pembangunan infrastuktur betul-betul memberi dampak positif
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau dengan kata lain,
kemajuan infrastuktur harus memiliki korelasi positif dengan penurunan
angka kemiskinan. "Tentunya yang perlu kita pikirkan disini bukan saja
kelompok masyarakat miskin, yang menurut badan pusat statistik (BPS) ada
sebanyak 28,07 juta penduduk miskin per maret 2013 atau 11,37 persen
dari total penduduk indonesia. Kita juga perlu memikirkan kelompok
masyarakat rentan miskin, yang jumlahnya lebih banyak dari kelompok
masarakat miskin, terlebih khusus dalam
rangka memperkuat daya tahan mereka terhadap kejadian-kejadian yang
bisa menyebabkan masyarakat ini jatuh miskin seperti diantaranya,
perubahan iklim, bencana dan kehilangan pekerjaan," pungkas.
Pelaksanaan Rakornas ini dihadiri juga oleh sejumlah pejabat penting di
Indonesia, yaitu Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ir Susilo Siswo Utomo; Wakil Gubernur
Bali, Drs. I ketut Sudikerta; Bupati Badung Anak Agung Gde Agung; Hutomo Mandala Putra, Tanri Abeng serta Bupati-Walikota
Seluruh indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar