Kamis, 12 September 2013

RAKORNAS APKASI-APEKSI BAHAS PENANGGULANGAN KEMISIKINAN





Penandatanganan MOU antara APKASI dan Apeksi



Kamis 12 September 2013, Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dilangsungkan di New Kuta Hotel secara resmi dibuka oleh Ketua APKASI, Ir. H. Isran Noor, M.Si. Pelaksanaan Rakornas ini adalah untuk pertama kalinya digelar. Rakornas mengangkat tema "Gerak Cepat Pembangunan Infrastuktur Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan". Sesuai dengan tema yang diangkat, Rakornas ini sendiri memfokuskan soal penanggulangan dan penuntasan kemiskinan di seluruh Indonesia dengan landasan otonomi daerah. Dalam sambutannya, Ketua APKASI mengatakan, "Mudah- mudahan kegiatan seperti ini akan membawa manfaat dan berguna bagi kepentingan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Namun ada prinsip yang stategis, sehingga pembangunan itu tidak berjalan lancar dan akan terhambat. Salah satunya masalah infrastuktur dalam rangka penuntaskan kemiskin," ujar Ketua APKASI Isran Noor. Walikota Manado, Dr. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH. M.Si. DEA, dalam kapasitasnya sebagai Ketua APEKSI mengatakan, kehadirannya dalam rakor tersebut merupakan wujud dari adanya komitmen yang kuat dari seluruh peserta APKASI dan APEKSI untuk membangun sinergitas, baik antara pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat, guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. "Tentunya kita sadari bersama bahwa pemerintah daerah di era otonomi saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan pembangunan guna mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Juga otonomi daerah pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus mampu membangun kemandirian dalam mengelola potensi yg dimiliki daerahnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu syarat agar daerah mampu mengelola potensi yang dimiliki adalah kehadiran infrastuktur yang memadai," tutur Walikota Manado ini. Lebih Lanjut Walikota mengatakan, infrastuktur adalah dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat seperti diantaranya rumah layak huni, air bersih, sekolah, sarana kesehatan, dan sarana sanitasi dasar. "Kedua adalah infrastuktur penggerak ekonomi daerah dan infrastuktur penunjang lainnya seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik dan sebagainya. Ketersediaan infrastuktur yang memadai secara langsung akan memungkinkan dan memampukan masyarakat untuk mengelola potensi daerah secara optimal. Dan tambah Walikota, ketersediaan infrastuktur juga akan menjadi magnet yang dapat menarik investor untuk menanamkan modal di daerah. "Ketersediaan sistem infrastuktur yang baik akan meningkatkan geliat perekonomian daerah, dan pada gilirannya akan dapat mengangkat bukan saja derajat kesejahteraan tetapi juga daya saing masyarakat," ujar Walikota visoner ini. Disisi lain, dalam penilaian daya saing Global, untuk tahun ini peringkat daya saing Indonesia menunjukan kenaikan yang signifikan dari peringkat 50 pada tahun lalu, tahun ini melonjak ke peringkat 38 dari 148 negara yang dinilai. "Salah satu pilar yang memberikan lonjakan peringkat Indonesia adalah pilar infrastuktur," tandas Walikota. Meski demikian, lanjutnya, "tidak hanya melihat nilai dan peringkat. Perlu untuk memastikan bagaimana kemajuan pembangunan infrastuktur betul-betul memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau dengan kata lain, kemajuan infrastuktur harus memiliki korelasi positif dengan penurunan angka kemiskinan. "Tentunya yang perlu kita pikirkan disini bukan saja kelompok masyarakat miskin, yang menurut badan pusat statistik (BPS) ada sebanyak 28,07 juta penduduk miskin per maret 2013 atau 11,37 persen dari total penduduk indonesia. Kita juga perlu memikirkan kelompok masyarakat rentan miskin, yang jumlahnya lebih banyak dari kelompok masarakat miskin, terlebih khusus dalam rangka memperkuat daya tahan mereka terhadap kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan masyarakat ini jatuh miskin seperti diantaranya, perubahan iklim, bencana dan kehilangan pekerjaan," pungkas. Pelaksanaan Rakornas ini dihadiri juga oleh sejumlah pejabat penting di Indonesia, yaitu Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ir Susilo Siswo Utomo; Wakil Gubernur Bali, Drs. I ketut Sudikerta; Bupati Badung Anak Agung Gde Agung; Hutomo Mandala Putra, Tanri Abeng serta Bupati-Walikota Seluruh indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar