Wakil Walikota Manado, DR (C) Harley AB Mangindaan, SE, MSM hari ini menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013) yang dibuka langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Wawali Manado menyampaikan bahwa Pemkot Manado menbawa usulan berbagai Program Pembangunan di Kota Manado untuk dapat direalisasikan pada tahun 2014 nanti. "Program-program pro rakyat dan peningkatan mutu kesehatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pencegahan bencana serta masalah banjir dan drainase adalah pokok-pokok penting yang diusulkan terutama untuk sektor-sektor yang mendukung pembangunan dan pengembangan potensi serta sarana dan pariwisata Kota Manado"tutur Wawali yang didampingi oleh Kepala Bappeda Manado, Ir. Peter Assa, PhD siang tadi dari Jakarta.
Sementara itu dalam sambutannya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahan bakar
minyak (BBM) subsidi akan dinaikkan jika dana kompensasi untuk
masyarakat golongan tidak mampu sudah siap.
"Persoalan dampak kenaikan BBM ini terhadap golongan tidak mampu. Kalau mereka tidak dibantu maka akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu terjadi mari kita pastikan saudara-saudara tidak mampu kita proteksi," ujar SBY.
"Persoalan dampak kenaikan BBM ini terhadap golongan tidak mampu. Kalau mereka tidak dibantu maka akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu terjadi mari kita pastikan saudara-saudara tidak mampu kita proteksi," ujar SBY.
Secara khusus, Presiden menyebut subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah
terlalu besar dan memberatkan anggaran. Karena jumlah subsidi besar,
anggaran untuk infrastruktur kecil. Selain itu, subsidi BBM tidak tepat
sasaran. "Yang menikmati golongan mampu dan kaya. Konsumen kelas
menengah terus naik, mereka yang menikmati subidi. Biaya untuk
mensejahterakan rakyat dan infrastruktur dasar berkurang. Ini tidak adil
buat rakyat," jelas Presiden.
Tahun ini, penerimaan APBN sebesar Rp1.529,7 triliun, dan belanja direncanakan Rp1.683 triliun. Jadi, ada defisit Rp153,3 triliun atau 1,65 persen dari PDB. Dari jumlah itu, total subsidi Rp317 triliun, Rp193 triliun di antaranya untuk subsidi BBM.
Posisi April ini, jelas Presiden, jika tidak dilakukan perbaikan dan pengendalian subsidi akan membengkak menjadi Rp446,8 triliun, Rp297,7 triliun di antaranya subsidi BBM. Akibatnya, defisit menjadi Rp357,6 triliun atau 3,8 persen dari PDB. "Ini melanggar undang-undang dan tidak sehat," jelas Presiden.***
Tahun ini, penerimaan APBN sebesar Rp1.529,7 triliun, dan belanja direncanakan Rp1.683 triliun. Jadi, ada defisit Rp153,3 triliun atau 1,65 persen dari PDB. Dari jumlah itu, total subsidi Rp317 triliun, Rp193 triliun di antaranya untuk subsidi BBM.
Posisi April ini, jelas Presiden, jika tidak dilakukan perbaikan dan pengendalian subsidi akan membengkak menjadi Rp446,8 triliun, Rp297,7 triliun di antaranya subsidi BBM. Akibatnya, defisit menjadi Rp357,6 triliun atau 3,8 persen dari PDB. "Ini melanggar undang-undang dan tidak sehat," jelas Presiden.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar