WALIKOTA HADIRI RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Walikota Manado, Dr. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, Jumat 15 Maret 2013 didampingi Sekda, Ir. M. H. F. Sendoh, Kepala BPK-BMD, Kadispenda, Kadis Kesehatan, dan Kadis Pendidikan menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI. Materi yang disampaikan menyangkut kebijakan dan implementasi anggaran pendidikan dan kesehatan se-Provinsi Sulawesi Utara. Pendidikan dan kesehatan dianggap penting dibahas dalam rakor karena merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan kualitas bangsa. Anggota VI BPK RI Rizal Djalil mengatakan bahwa anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sebenarnya tidak ada masalah, yang sering menjadi masalah adalah penyerapan dana di lapangan. Narasumber lainnya, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA mengatakan bahwa penyebab dana tidak terserap karena ada yang tidak mampu dan takut membelanjakan dana yang sudah dianggarkan. "Tidak mampu menyerap dana akibatnya sama dengan korupsi," ujar Prof. Eddy. Narasumber lainnya, anggota komisi XI DPR-RI, Olly Dondokambey mengatakan bahwa tingkat pendidikan yang baik menurunkan kematian ibu hamil saat melahirkan. "Di negara miskin 1 meninggal dalam 7 kelahiran. Sedangkan di negara kaya 1 meninggal dalam 8000 kelahiran," kata Olly. Mengenai manajemen pemerintahan, khususnya di kota Manado, menurut ketua BPK-RI, Rizal Jalil bahwa kota Manado beberapa tahun lalu agak kurang baik, tapi sekarang mulai membaik. "Kemajuan Ini sangat menggembirakan kita semua," kata Rizal Djalil. Lebih lanjut disampaikan oleh Rizal bahwa IPM di Sulut jauh lebih baik dari daerah lain di Indonesia. Untuk Sulut, kota Manado yang tertinggi dengan nilai di atas 78. Peserta rakor asal Minut memberi usulan agar Kabupaten/Kota lainnya di Sulut dapat meniru kota Manado yang telah melaksanakan program Universal Coverage dan PBL Mapaluse. Usulan lainnya dari peserta agar dana sertifikasi guru dianggarkan dalam APBD dijawab oleh ketua BPK-RI perwakilan Sulut, Dr. Rochmadi Saptogiri bahwa tidak bisa dilakukan karena bertentangan peraturan/juknis. Walikota dihadapan media mengatakan bahwa masalah kebijakan dan teknis yang ditanyakan oleh peserta rakor, telah dicarikan solusinya oleh Pak Gubernur dengan menghadirkan kementrian pendidikan dan kesehatan di Sulut.       (**anq)