Sebelum itu, pembekalan dan persiapan awal digelar oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri yang diikuti oleh kepala BAPPEDA serta 19 Walikota/Bupati terpilih. Walikota menuturkan program HKS sangat penting untuk diikuti. Sebab traning dan pembelajaran selang 1 bulan lebih tersebut tidak menitikberatkan teori melainkan pemecahan masalah atau studi kasus faktual, lewat dosen dan pengajar berkualitas dari Harvard University. "Disana juga kita akan belajar strategi leadership dan staragi pemerintahan untuk melayani masyarakat dalam kosteks transparansi. Sehingga sangat bagus dan membantu pembangunan daerah," ujar Walikota.
Karenanya, dalam bingkai kesatuan penyelenggaraan pemerintahan, Walikota tak lupa juga memberikan masukan dalam hal penyelenggaran HKS. Yaitu, salah satu pilar pembangunan, pihak Legislatif atau DPRD diusulkannya untuk diikutkan dalam program HKS ditahun depan. Agar transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta startegi leadership pemerintahan dapat juga dilakukan di DPRD, yang bersinergi dengan eksekutif atau pemkot. "Saya usulkan program HKS juga melibatkan DPRD, jadi mereka juga berhak mengikuti pembekalan dan traning di Harvard Kennedy Scholl," usul Walikota.
Menariknya, studi yang akan dimulai pada 21 September hingga 13 oktober 2013 ini bebas biaya dan tidak menjadi tanggungan kas daerah. Sebab seluruh anggaran akan ditanggung oleh pihak Harvard Kennedy Scholl. "Biaya pembelajaran ditanggung mereka (HKS) dan Badan Diklat, jadi tidak akan membebani pemerintah daerah," tegas Walikota.
Seperti diketahui, untuk kali keduanya Walikota Manado yang merakyat itu diundang untuk mengikuti traning tersebut, namun karena tugas melayani masyarakat yang tidak bisa menunggu, maka beberapa tahun lalu pernah ditolaknya. "Ini kali kedua saya terpilih, namun karena tugas kepada masyarakat lebih mendesak maka saya menolaknya. Akhirnya baru lah kali ini saya berkesempatan," kata Walikota. (**anq)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar