Walikota Manado, Dr. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, Kamis 2 Mei 2013 bertempat di salah satu hotel di kota Manado menghadiri acara penandatangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang merupakan kerjasama antara Kemenpan-RB, KPK dan Ombudsman. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. GSVL, sapaan akrab Walikota Manado ditunjuk untuk mewakili 15 kabupaten/kota se- Sulut membacakan naskah zona integritas. Walikota pilihan rakyat ini kepada media mengharapkan agar Zona Integritas dapat menjadi model pencegahan korupsi yang efektif. Pemerintah kota Manado pada tanggal 5 Februari 2013 telah melaunching Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), yang dihadiri oleh fungsional Direktorat Litbang KPK, Niken Ariati. Juga telah mencanangkan Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) Project, yang merupakan kerja sama antara KPK dan CIDA-Kanada dalam upaya pencegahan korupsi. "Menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus menjadi tekad seluruh jajaran pemerintah kota Manado," kata Walikota yang low profile ini. Menurut Menpan-RB, Azwar Abubakar, pencanangan Zona Integritas dapat mempengaruhi dua hal dalam birokrasi, yaitu wilayah bebas korupsi, dan sekaligus akan lahir birokrasi yang bersih dan melayani. "Banyak manfaatnya, salah satunya menghemat anggaran," ujar Azwar. Narasumber lainnya, Iswan Elmi, Deputi Bidang Pencegahan KPK RI mengatakan bahwa memberantas korupsi bukan tujuan. "Tujuan bangsa kita adalah membangun masyarakat yang sejahtera, namun korupsi menghambat tujuan nasional, karena itu integritas harus dibangun sehingga tidak terjadi korupsi. Menjadi bijak sangat penting. Ciptakan budaya berintegritas sebagai fondasi moral," pesannya. Pembicara lainnya, Petrus Beda Peduli, anggota Ombudsman RI pada intinya mengharapkan agar Zona Integritas dapat menuju birokrasi yang bersih dan melayani. 7***
Kamis, 02 Mei 2013
WALIKOTA: PEMERINTAHAN BERSIH DAN BERWIBAWA TEKAD PEMKOT MANADO
Walikota Manado, Dr. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, Kamis 2 Mei 2013 bertempat di salah satu hotel di kota Manado menghadiri acara penandatangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang merupakan kerjasama antara Kemenpan-RB, KPK dan Ombudsman. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. GSVL, sapaan akrab Walikota Manado ditunjuk untuk mewakili 15 kabupaten/kota se- Sulut membacakan naskah zona integritas. Walikota pilihan rakyat ini kepada media mengharapkan agar Zona Integritas dapat menjadi model pencegahan korupsi yang efektif. Pemerintah kota Manado pada tanggal 5 Februari 2013 telah melaunching Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), yang dihadiri oleh fungsional Direktorat Litbang KPK, Niken Ariati. Juga telah mencanangkan Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) Project, yang merupakan kerja sama antara KPK dan CIDA-Kanada dalam upaya pencegahan korupsi. "Menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus menjadi tekad seluruh jajaran pemerintah kota Manado," kata Walikota yang low profile ini. Menurut Menpan-RB, Azwar Abubakar, pencanangan Zona Integritas dapat mempengaruhi dua hal dalam birokrasi, yaitu wilayah bebas korupsi, dan sekaligus akan lahir birokrasi yang bersih dan melayani. "Banyak manfaatnya, salah satunya menghemat anggaran," ujar Azwar. Narasumber lainnya, Iswan Elmi, Deputi Bidang Pencegahan KPK RI mengatakan bahwa memberantas korupsi bukan tujuan. "Tujuan bangsa kita adalah membangun masyarakat yang sejahtera, namun korupsi menghambat tujuan nasional, karena itu integritas harus dibangun sehingga tidak terjadi korupsi. Menjadi bijak sangat penting. Ciptakan budaya berintegritas sebagai fondasi moral," pesannya. Pembicara lainnya, Petrus Beda Peduli, anggota Ombudsman RI pada intinya mengharapkan agar Zona Integritas dapat menuju birokrasi yang bersih dan melayani. 7***
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar